Takalar-Sulsel // Ujungmata.id – 24/12/2025, Pekerjaan pemasangan paving block adalah proses membangun permukaan keras dengan menyusun blok beton di atas lapisan pasir urug yang sudah dipadatkan, dimulai dari titik acuan, mengikuti pola tertentu (seperti bata atau tulang ikan), dan diakhiri dengan pengisian celah (nat) menggunakan abu batu serta pemadatan akhir menggunakan stamper agar kuat dan stabil, melibatkan persiapan lahan, lapisan dasar, pemasangan, hingga finishing. Pekerjaan ini membutuhkan peralatan seperti stamper, gerobak sorong, dan tenaga ahli (tukang paving) untuk hasil yang rapi dan tahan lama. 

Hasil pantauan Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ELHAN-Ri) Rabu 24 Desember 2025, Hasbuddin Toro Kadiv Investigasi ELHAN-Ri menyoroti pekerjaan proyek Penimbunan Dan Pemasangan Paving Blok Pengadilan Negeri Takalar sesuai nomor kontrak 8101/SP/PPK/DPUTRPKP/X/2025 Lokasi Pengadilan Negeri Takalar dengan Anggaran Rp.675.081.000,-, Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dikerjakan oleh Cv. Wiratama Cipta Perkasa dengan waktu pelaksanaan 78 Hari Kalender dengan Konsultan Pengawas Cv. Cakra Rahwana Konsultan diduga dikerjakan asal jadi.

Hasbuddin Toro Kadiv Investigasi Lembaga ELHAN-Ri sangat menyayangkan dengan kondisi yang ditemukan.”Anggaran begitu tinggi tetapi kualitas pekerjaan sangat diragukan baik pemadatan timbunan tanah, kaulitas peving maupun cara pemasangan yang tidak datar alias bergelombang.

Menurut hasil pantauan pada tanggal 24 Desember 2025 ditemukan cara pasangan Paving bergelombang-bergelombang dimana diragukan terkait pemadatan tanah yang tidak sempurna. Hasbuddin juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut belum di lewati oleh mobil atau sejenisnya namun terjadi penurunan tanah.

Elhan-Ri juga mengemukakan bahwa setiap proyek pemerintah kiranya memperhatikan kualitas pekerjaan karena beberapa alasan mendasar yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum: 

• Akuntabilitas Publik dan Penggunaan Dana: Proyek pemerintah didanai oleh pajak rakyat. Memastikan kualitas adalah bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan bersama [1].
• Keberlanjutan Jangka Panjang: Proyek berkualitas buruk sering kali membutuhkan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tinggi di masa mendatang, yang akan membebani anggaran negara kembali. Kualitas yang baik menjamin infrastruktur (jalan, jembatan, gedung) dapat bertahan lebih lama dan berfungsi optimal.
• Dampak Sosial dan Keamanan: Kualitas yang rendah dapat membahayakan keselamatan publik. Bangunan yang runtuh, jalan yang cepat rusak, atau sistem air yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kerugian materi, cedera, atau bahkan korban jiwa, yang secara langsung berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.
• Efisiensi dan Efektivitas: Kualitas memastikan proyek mencapai tujuan yang direncanakan. Proyek yang gagal mencapai standar kualitas akan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, menjadikannya investasi yang sia-sia.
• Kepuasan dan Kepercayaan Publik: Menyediakan infrastruktur dan layanan publik berkualitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan administrasi negara.
• Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Ada banyak standar, peraturan, dan undang-undang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan adanya jaminan mutu. Pelanggaran terhadap standar ini dapat berujung pada sanksi hukum dan tindak pidana korupsi . 

Singkatnya, perhatikan terhadap kualitas dalam proyek pemerintah adalah keharusan untuk memastikan nilai uang (value for money), keamanan publik, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pungkas, Hasbuddin Toro.

Bersambung….

#Red…